Makalah Manajemen Politik di Indonesia
Wednesday, September 28, 2016
BAB
I
PENDAHULUAN
1.1
Latar
Belakang
Dewasa ini Partai Politik di Indonesia
semakin marak di kalangan masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa sistim politik
di Indonesia
telah berkembang dengan pesat. Dalam sejarah Indonesia, perkembangan sistim
politik mengalamai pasang surut.
Suatu sistim politik tersebut merupakan
wadah insan politik dan melakukan partisipasi, politik telah berjalan lama
sejak berdirinya RI, bahkan organisasi ini telah ada sebelum merdeka, sebagian
besar masyarakat beranggapan bahwa politik merupakan organisasi yang tidak
sehat, oleh karena itu diharapkan melalui karya tulis ini kita dapat mengetahui
secara jelas tentang sistim politik di Indonesia.
1.2
Rumusan
Masalah
Untuk mengetahui tujuan pembahasan
tentang sistim politik di Indonesia,
maka sebagai perumusan dalam penyusunan adalah :
1.
Apa yang
dimaksud dengan sistim politik ?
2.
Apakah tujuan
dari sistim politik ?
3.
Apakah
unsur-unsur sistim politik ?
1.3
Tujuan
Pembahasan
Suatu kegiatan akan lebih bermanfaat
jika dalam pembahasan ini mempunyai tujuan antara lain :
1.
Untuk mengetahui
apakah yang dinamakan dengan sistim politik.
2.
Untuk memperluas
pengetahuan tentang sistim politik, baik tujuan, pelaksanaan dan unsur dalam
politik.
3.
Pandangan
positif terhadap sistim politik sehingga kelak dapat berpartisipasi di
dalamnya.
1.4
Penegasan
Istilah Judul
Dalam menyusun makalah ini, saya memberi
judul “Sistim Politik di Indonesia” dan sebelumnya penyusun akan menguraikan
satu persatu istilah judul tersebut sebagai berikut :
-
Sistim adalah
suatu kesatuan yang mengandung unsur-unsur saling terikat dan terorganisir
dengan utuh.
-
Politik adalah
kata yang berstatus dengan wilayahnya untuk kelestarian dan perkembangannya.
1.5
Sistematika
pembahasan
Sistematika
ini terdiri atas :
BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang
1.2
Rumusan Masalah
1.3
Tujuan
Permasalahan
1.4
Penegasan
Istilah Judul
1.5
Sistematika
Pembahasan
BAB II SISTEM POLITIK DI INDONESIA
2.1
Definisi Sistim
Politik
2.2
Struktur
a.
Suprastruktur
b.
Infrastruktur
2.3
Sistim Politik
di Dunia
2.4
Dinamika Politik
Indonesia
2.5
Perilaku Politik
Yang Sesuai Dengan Aturan
BAB III PENUTUP
3.1
Kesimpulan
3.2
Saran-saran
BAB
II
SISTIM
POLITIK INDONESIA
2.1
Definisi
Sistim Politik
Secara umum kegiatan politik menyangkut
tujuan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa sistim politik merupakan kegiatan
dalam berwarganegara untuk melaksanakan tujuan tersebut. “David Easton”
berpendapat bahwa sistim politik sebagai interaksi yang diabstraksikan dari
seluruh tingkah laku sosial sehingga nilah tersebut diabaikan secara otoritas
kepada masyarakat. Konsep pokok politik adalah :
1.
Negara (State)
2.
Kekuasaan
(Power)
3.
Pengambilan
Keputusan
4.
Kebijakan
5.
Pembagian
Politik juga dapat diartikan sebagai
interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan
pelaksanaan keputusan.
2.2
Struktur
Menurut “Imanuel Kart” struktur politik
merupakan keadaan dan hubungan dari suatu organisasi yang membentuk tujuan yang
samsa secara keseluruhan.
a.
Suprastruktur
Adalah budaya politik yang ditunjukkan
dengan dinamika politik di Pemerintah, contoh : Lembaga Negara. Suprastruktur
diatur dalam UUD 1945. Suprastruktur politik pemerntahan antara lain :
v
MPR
v
Anggota Dewan
v
Presiden
v
BPK
v
MA
v
DPR dan Presiden
(Menjalangkan Legislative Power)
Fungsi
Suprastruktur Out put
v
Pengambilan
keputusan oleh lembaga legislatif dan eksekutif
v
Pelaksanaan
keputusan oleh lembaga eksekutif dan aparat birokrasi
v
Pengawasan
pelaksanaan oleh badan Yudikatif
b.
Infrastruktur
Adalah budaya politik tingkat bawah
suatu komponen yang berkapasitas berhak mempengaruhi dan mengelompokkan warga.
Komponen infrastruktur dikelompokkan sebagai berikut :
a.
Partai Politik
(Political Party)
b.
Kelompok
Kepentingan (Interest Group)
c.
Kelompok Penekan
(Presure Group)
d.
Political
Communication Media
e.
Tokoh Politik
2.3
Sistim
Politik Indonesia
Menurut “Almond n Powell” dapat
dikategorikan menjadi 3 yaitu :
1.
Sistim primitf
yang intermittent
2.
Sistem
tradisional dan modern
Menurut “Alfian” sistim tradisional
dikelompokkan menjadi 4 yaitu :
a.
Menjunjung
otoritas
b.
Anarki
c.
Demokrasi
d.
Demokrasi dalam
transisi
Beberapa sistim politik pada negara
berkembang antara lain :
a.
Otokrasi
tradisional yaitu :
v
Kebaikan bersama
v
Identitas
bersama
v
Hubungan
kekuasaan
b.
Totaliter
Yaitu menggunakan cara paksa dalam
berpolitik. Totaliter dapat dibedakan menjadi 2 yaitu politik komunis dan
fasis.
Menurut Carl J. Freidriech dan Zbiegniew
B adalah ciri diktator moder memiliki :
-
Ideologi resmi
-
Pengawasan
pemerintah
-
Monopoli media
di kontrol oleh penguasa dan partai
-
Pengendalian
terpusat melalui birokrasi
-
Kotrol yang
ketat terhadap militer
3.
Sistem Demokrasi
Adalah sistim yang memelihara
keseimbangan antara konflik dan konsensus. Hanya mentalis konflik yang tidak
menghancurkan mekanisme.
4.
Sistim din
Negara Berkembang
Politik ini menerapkan trial dan erras
yang mencari sistim yang sesuai dalam sistim ini perlu adanya hubungan yang
bersifat kasual dan organis.
2.4
Dinamika
Politik Indonesia
Dalam tinjauan teoritis banyak terdapat
pengertian politik. Menurut “Hoogowerf” adalah usaha manusia tidak hanya
menyesuaikan diri secara pasif terhadap perubahan-perubahan dalam
lingkungannya, melainkan dengan cara aktif memberi kontrol serta mengarahkan
kebijakan kepada rakyat.
Politik merupakan suatu proses untuk
menentukan dan melaksanakan tujuan hidup bersama.
Dinamika politik Indonesia adalah perjuangan insan
politk yang subtansinya secara embrional. Dinamika politik Indonesia sejak
merdeka hingga sekarangan ditinjau dari perkembangan bisa dibedakan menjadi
beberapa fase yakni :
1.
Fase perang
kemerdekaan (1945 – 1949)
2.
Fase RIS (1949)
3.
Fase UUDS (1950
– 1959)
4.
Fase demokrasi
politik (1959 – 1965)
5.
Fase orde baru
(1966 – 1998)
6.
Fase reformasi
Bila suatu negara menginginkan
pemerintahan demokratis harus mengupayakan SDM terlebih dahulu agar mampu
menjadi pengontrol negara.
2.5
Perilaku
Politik Yang Sesuai Aturan
Perilaku politik adalah perilaku
seseorang dalam kaitan dengan kekuasaan. Pada dasarnya ada 5 alasan yaitu :
1.
Ingin mendapat
materi
2.
Untuk mengejar
prestise
3.
Ikut-ikutan
teman
4.
Tuntutan
universal
5.
Sesuai dengan
aturan yang berlaku
Perilaku politik pada dasarnya bersifat
individual, hal ini dapat dilihat dari sifat geraknya sebagai berikut :
a.
Perilaku Politik
Radikal
Radikal adalah aliran politik yang
menginginkan perubahan dalam masyarakat secara drastis untuk mendapat tujuan
yang diinginkan. Ciri radikal adalah lebih mementingkan emosi dari pada
rasional agar tujuan yang diinginkan terwujud.
b.
Perilaku Politik
Liberal
Perilaku ini lebih mengutamakan
kebebasan dalam memperjuangkan kepentingannya, tapi tertumpu pada aturan yang
berlaku dan selalu menghormati HAM.
c.
Moderat
Moderat adalah perilaku sebisa mungkin
mengakomodasi semua kepentingan dan selalu menghindari sikap ekstrim / kelompok
tengah dan kelompok ini mempertahankan prinsip dengan cara akomodatif dan
persuatif.
d.
Perilaku Politik
Status Qou
Merupakan perilaku untuk mempertahankan
agar kekuasaan yang dimiliki tidak lepas.
e.
Perilaku Politik
Reaksioner
Yaitu perilaku politik yang selalu
meletakkan diri pada posisi kontes dengan aksi massa walaupun tidak dilakukan dengan kekerasan.
f.
Perilaku Politik
Konservatif
Adalah sikap politik yang menginginkan
tradisi lama yang stabil dan selalu menghindari perubahan secara radikal.
BAB
III
PENUTUP
3.1
Kesimpulan
Dari
makalah di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :
1.
Pemikiran yang
jernih tentang sistim politik dan menanggapi aspirasi yang disuarakan rakyat.
2.
Dapat mengerti
dan mengetahui tentang perilaku politik yang sesuai dengan aturan yang berlaku.
3.
Kita dapat mengetahui
beberapa sistim politik.
3.2
Saran-saran
Mungkin dari kesimpulan di atas dapat
dipetik salah satu yang paling penting adalah perlunya manusia Indonesia agar
mempunyai pengetahuan yang luas dalam bidang tertentu seperti bidang
kewarganegaraan yang harus berfikir profesional. Karena dalam bidang inilah
yang harus diperhatikan lebih.
Untuk itu penulis mekalah ini jauh dari
kesempurnaan dan demi kemajuan karya tulis ini saya mengharap kritik dan saran.
Apabila ada kesalahan dalam penulisan bahasa, penyusunan atau makalah ini saya
mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Akhir kata dari kami mengharap semoga
makalah ini berguna bagi para pembaca pada umumnya. Amien . . . . . . . . .
DAFTAR
PUSTAKA
Sudarso, H. 2003. Dinamika Politik Indonesia.
Yogyakarta : Mata Bangsa Edisi 1 Juli
2003.
Syachrir. 1999. Struktur Sistim
Politik. Jakarta
: Airlangga.