Wait

Makalah Sejarah Hukum Alam (Natural Law)



BAB I
PENDAHULUAN
A.    Latar Belakang
Filsafat Hukum Alam (Natural Law) lahir sejak zaman Yunani, berkembang di zaman Romawi sampai ke zaman modern ini. Pemuka Hukum Alam adalah Plato (429-347 BC), Aristotle (348-322 BC) zaman Yunani, Marcus Tullius Cicero (106-43 BC) zaman Romawi, St. Agustine (354-430), dan St. Thomas Aquinas (1225-1274) dari kalangan Kristen, Grotius (15831645), Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke (1632-1704).
Teori Hukum berkenaan dengan pertanyaan, apa yang dimaksud dengan Hukum Alam (Natural Law)? Dihubungkan dengan Teori Hukum Alam (Natural Law), maka Teori Hukum lebih berhubungan dengan karakter dari hukum atau karakter dari suatu sistem hukum daripada isinya, yaitu peraturan perundang-undangan yang spesifik. Namun demikian, setiap penjelasan yang tepat mengenai Hukum Alam (Natural Law), akan mengakomodasi fungsi dan administrasi dari ketentuan-ketentuan hukum tertentu dari suatu sistem hukum. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, ada yang menekankan kepada satu atau lebih aspek khusus di dalam mana hukum positif beroperasi. Analisis hukum yang lainnya memberikan tekanan yang khusus kepada kekuasaan dan posisi dari pembuat undang-undang, sementara yang lainnya memberikan penekanan kepada pengadilan, yang lainnya melihat sikap dari masyarakat yang menjadi subjek hukum, dan lainnya lagi menekankan kepada moral dan nilai-nilai sosial di mana hukum itu bertujuan untuk mereflesikannya dan mendorongnya. Analisis dari unsur-unsur hukum seperti tersebut di atas, metode pendekatannya umumnya dikenal sebagai “doktrin Hukum Alam”, “positivisme”, dan “realisme”, kesemuanya menawarkan sesuatu yang sangat berharga untuk diperhatikan dan dengan demikian membuatnya saling bersaing, kadang-kadang menimbulkan konflik, dalam usaha untuk mendapat pengakuan. Kontribusi masing-masing seringkali digunakan sebagai alasan kritik terhadap metode yang lain.



BAB II
PEMBAHASAN
A.    Sejarah Hukum Alam (Natural Law)
Sama halnya dengan banyak bidang studi lainnya, sejarah hukum dari alam (the law of nature) dimulai pada zaman Yunani. Filsafat Yunani melahirkan standar yang absolut mengenai hak dan keadilan. Hal ini didasarkan pada kepercayaan pada berlakunya kekuasaan supernatural atas hukum, di mana manusia seharusnya mematuhinya. Pernyataan riil pertama dari Teori Hukum Alam (Natural Law) dari sudut terminologi filsafat berasal dari abad ke 6 SM. Hukum manusia dikatakan mendapat tempatnya dalam tatanan benda-benda berdasarkan atas kekuatan yang mengontrol segala hal. Reaksi dari ajaran ini datang pada abad-abad berikutnya dimana ada perbedaan dan kemungkinan timbulnya konflik antara Hukum Alam (Natural Law) dan hukum yang dibuat manusia. Pada zaman Yunani, Aritoteles dan Plato membangun kembali Hukum Alam (Natural Law). Sampai hari ini hanya Aristoteles yang mempunyai pengaruh terbesar dalam doktrin Hukum Alam (Natural Law). Aristoteles menganggap manusia adalah bagian dari alam, bagian dari sesuatu, tetapi juga, diikuti dengan akal yang cemerlang, yang membuat manusia sesuatu yang istimewa dan memberikannya kekhususan yang menonjol.
Pengakuan terhadap akal manusia membentuk dasar bagi konsepsi Stoic mengenai Hukum Alam (Natural Law). 2Stoic mengatakan, akal berlaku terhadap semua bagian dari alam semesta dan manusia adalah bagian dari alam semesta, diperintah akal. Manusia hidup pada dasarnya jika ia hidup menurut akalnya. Doktrin Hukum Alam (Natural Law) kemudian sampai pada tingkat di mana alam universal memimpin, melalui akal dan kritik yang dijalankan oleh manusia, langsung kepada tingkah laku yang seharusnya secara normatif dijalankan. Keharusan yang normatif ini dianggap bagian yang integral dan didukung oleh moral. Stoic menambahkan unsur agama dalam tingkah laku manusia. Era cemerlang dari Hukum Alam (Natural Law) lahir dari doktrin hukum agama dari Thomas Aquinas. Pada masa itu Tuhan dari agama Kristen dianggap sebagai sumber kekuatan akal yang berasal dari Tuhan. Misalnya hal ini diketemukan dalam 10 Perintah Tuhan.
Sekuralisasi dari Hukum Alam (Natural Law) kemudian datang belakangan pada masa Thomas Hobbes dan Grotius. Ahli-ahli filsafat abad ke-17 ini pada umumnya menolak konsepsi bahwa Tuhan adalah sumber tertinggi dari hukum, mereka berpendapat Hukum Alam (Natural Law) itu mengindikasikan bahwa tindakan manusia itu datang dari kesepakatan mereka atau ketidak sepakatan mereka, berdasarkan akal atau kebutuhan moral, dan akibatnya perbuatan itu dilarang atau diperintahkan oleh Tuhan.
Dalam perkembangan selanjutnya Thomas Hobbes mempunyai motif politik dengan menggunakan Hukum Alam (Natural Law) untuk membenarkan perlunya pemerintahan yang absolut, kekuasaan politik yang besar untuk melindungi rakyat biasa melawan mereka sendiri dan melawan kekurangan/kelemahan mereka sendiri. Reaksi terhadap Thomas Hobbes datang dari Jeremy Bentham dengan ajarannya utilitarianisme – kebahagiaan setinggi-tingginya untuk sebesar-besarnya umat manusia. Ajaran Bentham adalah penolakan total dari doktrin Hukum Alam (Natural Law).
Pembela doktrin Hukum Alam Modern, antara lain Professor d’Entreves yang mengatakan alam masalah analisis terhadap sifat dari hukum: “jawaban kaum Positivis adalah mengorbankan apa yang seharusnya (the ought) kepada apa yang menjadi (the is); sarjana Hukum Alam (Natural Law) mengorbankan apa yang menjadi (the is) kepada apa yang seharusnya (the ought); tentu persoalannya adalah bagaimana hukum dapat dinyatakan dalam bentuk menjadi (an is) dan yang seharusnya (an ought), bagaimana keduanya dapat menjadi fakta dan proposisi seharusnya (an ought proposition). Saya percaya ada unsur kebenaran pada kedua pihak, dan bahwa kata akhir bukanlah masalah Teori Hukum sebagaimana juga bukan Teori Politik.” Pendapat dari Prof. d’Entreves membuktikan kenyataan bahwa doktrin Hukum Alam dan Positivisme mempunyai peranan yang saling melengkapi untuk memecahkan persoalan-persoalan sifat dari hukum. Hukum internasional merupakan indikator yang baik untuk mendukung pendapatnya tersebut. Lemahnya hukum internasional sekarang ini tidak karena tidak adanya penegakkan tetapi karena tidak adanya “peranan moral internasional” (“international moral sence”). Menghubungkannya dengan sikap modern terhadap Hukum Alam yang memusatkan perhatian kepada aspek spesifik tertentu tentang isinya, Hard berpendapat isi minimum dari Hukum Alam adalah “core of good sence” (perasaan yang baik). Hard berpendapat Hukum Alam bisa diketemukan melalui akal, dan apa hubungannya dengan hukum manusia dan moralitas. Dalam hubungan ini, pertanyaan mengenai bagaimana manusia hidup bersama, harus kita asumsikan bahwa keinginan mereka, dalam garis besarnya adalah untuk hidup.
Pada abad ke 18 terjadi perdebatan antara Blackstone dan Bentham yang mempengaruhi Teori Hukum (Legal Theory). Blackstone adalah penganut Hukum Alam dari Inggris, sebaliknya Bentham adalah pengkritik Hukum Alam. Menurut Blackstone hukum itu adalah rule of action,aturan untuk berbuat yang diterapkan secara tidak diskriminatif kepada semua macam tindakan apakah animate or inanimate, rasional atau tidak rasional. Rule of action dilakukan oleh yang superior di mana yang inferior terikat untuk menaatinya. Hukum dari alam menurut Blackstone adalah kehendak dari Penciptanya (Maker).

B.     Pengertian Hukum Alam
Pembahasan tentang sifat daripada hukum, sebagian mengenai “hukum dari alam” (“the law of nature”). Berdasarkan idologi tertentu yang ada dibalakangnya, berbagai nama dipergunakan untuk subjek yang sama, seperti hukum alam semesta (the law of the universe), hukum Tuhan (the law of God), hukum yang kekal/abadi (the eternal law), hukum dari umat manusia (the law of mankind) dan hukum dari akal (the eternal of reason).
Klaim yang sentral terhadap “hukum dari alam” (“the law of nature”) ialah apa yang sifatnya alamiah, yang seharusnya terjadi. Hukum dari alam (“the law of nature”) seharusnya menjadi hukum yang mengatur untuk semua benda, termasuk manusia dan hubungan-hubungan manusia. Hipotesa dari asumsi di belakang teori ini, bahwa hukum atau seperangkat hukum menguasai atau mengatur semua hal, apakah itu grafitasi, gerakan, phisik, dan reaksi kimia, insting binatang atau tindakan manusia. Boleh dikatakan tindakan kita yang tertentu dan reaksinya ditentukan oleh hukum dari alam (the law of nature) dan segala yang terjadi berlawanan adalah berlawanan dengan alam. Jika sebuah batu dijatuhkan dalam keadaan gravitasi normal, ia akan menentang hukum grafitasi jika terangkat ke udara. Menurut hukum gravitasi, batu itu akan jatuh ke bawah, namun demikian batu itu tidak mempunyai akal dan tidak memiliki kapasitas untuk memilih apa yang ia inginkan. Sebaliknya, manusia memiliki kemampuan dalam berbagai kombinasi. Tidak seperti batu, manusia tidak terikat dengan sendirinya, secara psikologis atau spiritual untuk mengikuti hukum yang seharusnya ditaatinya dalam hubungan sesama mereka. Kita “seharusnya” (“ought”) dapat dipakai dalam hubungan dengan batu dalam pernyataan seperti : “batu itu seharusnya jatuh (ought to fall) ke bawah bila kita melepaskannya”.
Hukum Alam (Niyama Dhamma) adalah salah satu konsep dalam ajaran agama Buddha mengenai hukum-hukum yang bekerja di alam ini. Hukum ini bekerja dengan sendirinya dan bersifat universal. Hukum alam dapat dibagi ke dalam lima kelompok:
1.      Utu Niyama, Hukum ini mencakup semua fenomena anorganik, termasuk hukum-hukum dalam fisika dan kimia. Contohnya adalah hukum mengenai terbentuk dan hancurnya bumi, planet, tata surya, galaksi, temperatur, iklim, gempa bumi, angin, erupsi, dan segala sesuatu yang bertalian dengan energi.
2.      Bija Niyama, Hukum ini mencakup semua gejala organik seperti dalam biologi. Contohnya adalah perkembangan hewan atau tumbuhan, mutasi gen manusia, pembuahan, proses perkembangbiakkan pada tumbuh-tumbuhan.
3.      Kamma Niyama, Hukum Moralitas, yaitu Hukum sebab-akibat (hukum karma). Segala tindakan sengaja atau tidak disengaja akan menghasilkan sesuatu yang baik atau buruk.
4.      Citta Niyama, mengenai pikiran misalnya bagaimana proses kesadaran bekerja. Hukum ini bekerja pada memori manusia dan bagaimana psikis seseorang. Hukum ini mengatur pertalian kerja antara sesuatu yang hidup dan mati.
5.      Dhamma Niyama, mengenai segala sesuatu yang tidak diatur oleh keempat Hukum diatas. Hukum ini mencakup konsep abstrak yang dikembangkan manusia seperti dalam ilmu matematika dimana realitas alam dijelaskan dalam bentuk abstrak (tidak berwujud).

C.    Teori Hukum Alam
1. TEORI HUKUM ALAM ( tokoh : aristoteles, Thomas aquino dan hugo de groot/ grotius)
Kenapa orang tunduk dan taat pada hokum ?
Menurut aristoteles :
-          hokum berlaku karena penetapan Negara
-          hokum tidak tergantung pada pandangan manusia tentang baik buruknya
-          hokum alam sebagai hokum yang asli berlaku dimana saja tidak tergantung waktu dan tempat , orang-orang yang berfikiran sehat merasakan hokum alam selaras dengan kodrat manusia.
Menurut Thomas Aquino : segala kejadian dalam ini di perintah dan dikendalikan oleh suatu UU abadi ( lex eterna) yang menjadi dasar kekuasaan dari semua peraturan lainnya . lex aterna = kehendak pikiran tuhan yang menciptakan dunia ini.
Menurut Thomas Aquino pula hokum alam memuat dua azas yaitu :
a.       azas umum ( principia prima) : azas yang dengan sendirinya dimiliki manusia sejak lahir dan mutlak diterima ( contoh : berbuat baik) .
b.      azas diturunkan dari azas umum ( principia secundaria) : azas yang merupakan tapsiran dari principia prima yang dilakukan manusia
Thomas Aquino membagi 4 macam golongan hokum alam sebagai berikut :
1.      lex aetrna ( hokum abadi) : yaitu rasio tuhan sendiri yang mengatur segala hal yang ada sesuai dengan tujuan dan sifatnya , merupakan sumber segala hokum
2.      lex divina ( hokum ketuhanan ) : sebagian kecil dari rasio tuhan yang diwahyukan kepada manusia.
3.      lex naturalis ( hokum alam) : bagian dari lex divina yang dapat di tangkap oleh rasio manusia atau merupakan penjelmaan lex aeterna didalam rasio manusia
4.      hokum positif : hokum yang berlaku nyata didalam masyarakat ( ius constitutum)

Hugo De Groot/ grotius dalam bukunya de jure oc pacis bahwa sumber hokum alam adalah akal manusia.

c.       TEORI SEJARAH ( fried cral vo savigny 1779-1861) hokum itu penjelmaan jiwa / rohani manusia , hokum bukan disusun / diciptakan manusia tetapi tumbuh sendiri ditengah rakyat dan akan mati bila suatu bangsa kehilangan kepribadiannya
d.      TEORI TEOKRASI : teori ini mendasarkan kekuatan hokum itu atas kepercayaan pada tuhan , manusia di perintahkan tuhan harus tunduk pada hokum . Tujuan dan legitimasi hokum dikaitkan dengan kepercayaan agama
e.       TEORI KEDAULATAN RAKYAT : ( Rousseau) : akal dan rasio manusia , sebagaimana aliran rasionalisme , raja atau penguasa Negara memperoleh kekuasaan bukan dari tuhan tetapi dari rakyatnya melalui suatu perjanjian masyarakat ( kontrak social ) yang diadakan antara anggota masyarakat untuk mendirikan Negara
f.       TEORI KEDAULATAN NEGARA ( Hans kelsen) ; hukum ditaati karena Negara menghendakinya , hukum adalah kehendak Negara dan Negara punya kekuasaan tak terbatas
g.      TEORI KEDAULATAN HUKUM ( prof. Mr. Crabe , Hugo De Groot, Imanuel Kant & Leon Duguit ) : sumber hukum itu rasa keadialan hukum hanyalah apa yang memenuhi rasa keadilan dari jumlah terbanyak orang, tidak dapat mengikat peraturan demikian bukanlah hukum , walaupun masih ditaati atau pun dipaksakan.
h.      TEORI KESEIMBANGAN ( prof. Mr. R. Kranenburg) : kesadaran hukum orang menjadi sumber hukum , hukum itu berfungsi menurut suatu dalil yang nyata
Hukum alam (Natural Law atau Law of Nature) adalah sistem hukum yang konon ditentukan oleh alam, dan oleh karenanya bersifal universal.
Teori-teori Hukum Alam dapat dibagi atas beberapa macam yaitu:
1.      Hukum Alam yang bersifat otoriter dan yang bersifat fakultatif. Hukum Alam sebagai hukum yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hukum positif (ius constitutum), di lain sisi Hukum Alam sebagai cita-cita (ius constituendum) dengan mana hukum positif harus disesuaikan;
2.      Hukum Alam yang progresif (maju/ dinamis) dan yang konservatif (kaku/ statis). Teori ini diilhami oleh dua macam cita-cita, pertama, adanya ketertiban/ keteraturan (order) yang menguasai umat manusia yang nantinya melahirkan hukum positif, kedua, hak-hak azazi yang tidak dapat dipisahkan dari orang perorang yang nantinya melahirkan hukum-hukum yang sosiologis.
3.      Hukum Alam yang relijius/ agamis dan yang profane/ rasionalis. Hukum Alam memberi ilham kepada kaum relijius/ agamis, dilain sisi ia juga mengilhami teori-teori kaum Individualistis.
4.      Hukum Alam yang bersifat mutlak/ absolut dan yang bersifat relative/ nisbi. Feodalisme yang mencerminkan hukum absolute atau hukum Jawa Kuno dengan ungkapan “sabda pandhito ratu”.

D.    Pemikir Teori Hukum Alam
Cukup banyak filsuf yang menjadi pemikir atau penggagas teori hukum alam. Pemikiran masing-masing tokoh hukum alam tersebut antara lain sebagai berikut:
a.       Plato (472-347 SM), meskipun Plato tidak memiliki teori secara eksplisit mengenai hukum alam, namun pemikirannya tentang alam, menurut John Wild, mengandung beberapa elemen yang ditemukan dalam teori hukum alam.[3] Menurut Plato, kita semua hidup dalam dunia yang tertata.[4] Inti dari dunia yang tertata ini, atau alam, adalah bentuk-bentuk, yang paling fundamental adalah Bentuk Kebaikan, yang Plato menguraikannya sebagai “wilayah yang paling cemerlang dari suatu makhluk”.[5] Bentuk Kebaikan adalah asal mula segala hal dan jika itu terlihat maka akan menuntun seseorang untuk berbuat secara bijak.[6]
b.      Menurut Aristoteles (384-322 SM), Hukum Alam ialah “Hukum yang oleh orang-orang berpikiran sehat dirasakan sebagai selaras dengan kodrat alam.”[7] Segala yang diperintahkan oleh hukum dapat berbeda antara tempat yang satu dengan tempat yang lain, tetapi segala yang diperintahkan “oleh alam” akan selalu sama dimanapun. Oleh karenanya, hukum alam lebih merupakan sebuah paradoks daripada sesuatu yang secara nyata eksis/ ada.[8]
c.       Menurut Marcus Tullius Cicero (106-43 SM), dengan aliran stoic-nya, konsep Hukum Alam diartikan sebagai prinsip yang meresapi alam semesta, yaitu akal yang menjadi dasar bagi hukum dan keadilan.[9] Tujuan dari hukum positif adalah untuk menciptakan ‘keamanan penduduk, pelestarian negara, dan kedamaian dan kebahagiaan umat manusia’. Menurut pandangan ini, ‘undang-undang yang kejam dan tidak adil’ adalah ‘bukan hukum’, karena di dalam definisi hukum yang sebenarnya terkandung ide dan prinsip untuk memilih yang adil dan benar.[10]
d.      Menurut Thomas van Aquino (1225-1274), penganut hukum alam dari aliran scholastik, bahwa segala kejadian di alam dunia ini diperintah dan dikemudikan oleh akal ketuhanan, hukum ketuhanan adalah yang tertinggi. Hukum dibagi ke dalam empat golongan:
Lex Aeterna, rasio Tuhan sendiri yang mengatur segala sesuatu dan merupakan sumber dari segala hukum. Rasio ini tidak dapat ditangkap oleh panca indera manusai;
Lex Divina, bagian dari rasio Tuhan yang dapat ditangkap panca indera manusia berdasarkan waktu yang diterimanya;
Lex Naturalis, hukum alam, yaitu penjelmaan dari lex aeterna di dalam rasio manusia;
Lex Positivis, hukum yang berlaku merupakan pelaksanaan dari hukum alam oleh manusia berkaitan dengan syarat khusus yang diperlukan oleh keadaan dunia. Hukum positif dibagi menjadi dua, yaitu hukum positif yang dibuat oleh Tuhan (kitab-kitab suci) dan hukum positif yang dibuat oleh manusia.
e.       Hugo de Groot (1583-1645), dalam bukunya “De jure belli ac pacis” (tentang hukum perang dan damai), mengatakan bahwa sumber Hukum Alam adalah pikiran atau akal manusia. Hukum alam ialah pertimbangan yang menunjukkan mana yang benar dan mana yang tidak benar.[12]

E.     Fungsi Hukum Alam
Menurut Soedjono Dirdjosisworo dalam Ishaq, fungsi hukum alam terhadap hukum positif adalah sebagai berikut:
a.       Hukum alam sebagai sarana koreksi bagi hukum positif.
b.      Hukum alam menjadi inti hukum positif seperti hukum internasional.
c.       Hukum alam sebagai pembenaran hak asasi manusia.[13]
d.      Menurut Friedman dalam Satjipto Rahardjo, fungsi hukum alam adalah sebagai berikut:
e.       Instrumen utama pada saat hukum perdata Romawi kuno ditransformasikan menjadi suatu sistem internasional yang luas.
f.       Menjadi senjata yang dipakai oleh kedua pihak (pihak gereja dan pihak kerajaan) dalam pergaulan mereka.
g.      Keabsahan hukum internasional ditegakkan atas nama hukum alam.
h.      Menjadi tumpuan pada saat orang melancarkan perjuangan bagi kebebasan individu berhadapan dengan absolutisme.
Dijadikan senjata para hakim di Amerika, pada saat memberikan tafsiran terhadap konstitusi mereka, dengan menolak campur tangan negara melalui perundang-undangan yang ditujukan untuk melakukan pembatasan ekonomi.

F.     Kekuatan dan Kelemahan Hukum Alam
Prinsip utama hukum alam adalah hukum tersebut bersifat universal. Nilai-nilai yang diajarkan dalam hukum alam berlaku bagi semua pihak, tidak berubah karena kaitannya dengan alam. Unversalitas tersebut menjadi kekuatan hukum alam, karena ia menjadi ukuran validitas hukum positif. Hukum alam dapat digunakan sebagai landasan dalam melakukan kritik terhadap keputusan-keputusan dan peraturan-peraturan, dan bahkan mengkritik hukum.[15] Universalitas ini terlihat pada pemberlakuan nilai-nilai (values) dan moral, yakni dengan nilai-nilai yang diturunkan dari Tuhan, yang secara filosofis menjadi acuan bagi pembentukan hukum positif. Dengan kekuatan tersebut, hukum alam dapat memberikan jawaban atas persoalan-persoalan moral yang tidak dapat diselesaikan oleh hukum masa kini.
Namun demikian, universalitas tersebut juga menjadi kelemahan dari hukum alam sendiri. Karena sifatnya yang universal, maka perlu untuk dilakukan ‘positivisasi’ nilai-nilai dalam hukum alam tersebut, agar secara konkrit dapat diketahui bentuk hukumnya untuk dapat diterapkan dalam kehidupan sosial. Prinsip-prinsip dalam hukum alam bersifat abstrak, sehingga perlu di-‘breakdown’ atau diterjemahkan ke dalam peraturan yang lebih konkrit.
Mengacu pada Struktural-Fungsional (Talcott Parson), secara singkat dapat dikatakan bahwa kekuatan hukum alam adalah pada nilai-nilainya (the values) dan kelemahannya adalah pada kekuatan berlakunya (the energy).

G.    Hukum Alam Zaman Modern
Periode zaman Renaissance di Eropa, perdebatan tentang Hukum Alam terkait dengan issue hak-hak individu manusia dan batas-batas dari pemerintah. Hugo Grotius, Thomas Hobbes dan John Locke banyak menulis tentang Hukum Internasional adalah pemuka Hukum Alam Zaman Modern. Kemudian pemikiran Hukum Alam Zaman Modern dimulai oleh John Finnis, pemikirannya adalah aplikasi dari pandangan Thomas Aquinas yang berhubungan dengan masalah etika.
Finnis’s ethical theory has a number of levels. The foundation is the claim that there are a number of distinct but equally valuable intrinsic goods (that is,things one values for their own sake), which he calls “basic goods”. In Natural Law and Natural Rights, Finnis list the following as basic goods: life (and health), knowledge, play, aesthetic experience, sociability (friendship), practical reasonableness, and religion (Finnis’s list of basic goods changes somewhat in later articles). These are “intrinsic” goods in the following sense : one can value, for example, health for its own sake, but medical treatment only as a means to health. If someone stated that she was buying medicine, not because she or someone she knew was sick or might become sick, and not because it was part of some study or some business, but simply because she liked acquiring medicines and having a lot of them around, one might rightly begin to question her sanity 4Pemuka Hukum Alam lainnya dalam zaman modern adalah Lon Fuller yang menolak secara tegas apa yang dilihatnya sebagai teori Hukum Positif. Fuller mengatakan bahwa hukum itu sebagai tingkah laku manusia yang menentukan peraturan-peraturan.
BAB III
PENUTUP
A.    Simpulan
Pemukan-pemuka Hukum Alam Tradisional adalah Cicero dan Thomas Aquinas. Cicero berpendapat Hukum Alam itu tidak berubah-rubah dan tidak mempunyai perbedaan dalam masyarakat yang berbeda. Setiap orang mempunyai akses kepada standar dari hukum yang  tertinggi ini dengan menggunakan akal. Hukum yang tertinggi itu adalah pencerminan Divine Law atau Hukum Tuhan.
Selanjutnya Thomas Aquinas mengatakan hukum ada empat macam : the eternal law, the natural law, the divine law, and human (positive) law. Menurut Aquinas, Hukum Positif berasal dari Hukum Alam. Kadang-kadang Hukum Alam mendiktekan bagaimana seharusnya Hukum Positif. Misalnya, Hukum Alam mensyaratkan bahwa pembunuhan itu terlarang. Pada lain waktu Hukum Alam memberikan ruang kepada manusia untuk memilih (berdasarkan adat lokal atau pilihan kebijakan). Hukum Alam menghendaki peraturan jalannya mobil untuk keselamatan pihak lain. Akan tetapi Hukum Alam memberikan keleluasaan kepada pilihan manusia, jalan di sebelah kiri atau di sebelah kanan, kecepatan kendaraan 55 mil/jam atau 65 mil/jam. Perbebatan tentang pemikiran Aquinas terus berlangsung, misalnya, apakah Aquinas percaya Norma Moral berasal secara langsung dari pengetahuan manusia atau berdasarkan pengalaman penjelmaan alam atau produk dari pengertian praktis dan pemikiran berdasarkan pengalaman manusia.
Reaksi dari ajaran ini datang pada abad-abad berikutnya dimana ada perbedaan dan kemungkinan timbulnya konflik antara Hukum Alam (Natural Law) dan hukum yang dibuat manusia. Pada zaman Yunani, Aritoteles dan Plato membangun kembali Hukum Alam (Natural Law). Sampai hari ini hanya Aristoteles yang mempunyai pengaruh terbesar dalam doktrin Hukum Alam (Natural Law). Aristoteles menganggap manusia adalah bagian dari alam, bagian dari sesuatu, tetapi juga, diikuti dengan akal yang cemerlang, yang membuat manusia sesuatu yang istimewa dan memberikannya kekhususan yang menonjol.
Dalam perkembangan selanjutnya Thomas Hobbes mempunyai motif politik dengan menggunakan Hukum Alam (Natural Law) untuk membenarkan perlunya pemerintahan yang absolut, kekuasaan politik yang besar untuk melindungi rakyat biasa melawan mereka sendiri dan melawan kekurangan/kelemahan mereka sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

Strauss, Leo (1968). "Natural Law". International Encyclopedia of the Social Sciences. Macmillan, dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Natural_law
Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari Menemukan dan Memahami  Hukum,Laksbang Justitia, Surabaya, hal. 190.
Wild, John (1953. Plato’s Modern Enemies and the Theory of Natural Law. Chicago: University of Chicago Press. p. 136 dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Natural_law
Plato, Gorgias 508a dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Natural_law
Plato, The Republic, 540a, 517b–ddalam http://en.wikipedia.org/wiki/Natural_law ibid
Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, 2008, hal. 195.

Strauss, Leo (1968). "Natural Law". International Encyclopedia of the Social Sciences. Macmillan. dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Natural_law

Share This Article


0 Response to "Makalah Sejarah Hukum Alam (Natural Law)"

Post a Comment