MAKALAH SEJARAH ANALISIS KEBIJAKAN
Tuesday, November 22, 2016
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Di dalam kehidupan sehari-hari kita tentunya pernah
merasakan peristiwa yang terjadi akibat adanya kebijakan dari pemerintah.
Peristiwa itu misalnya kenaikan harga BBM yang diikuti oleh naiknya biaya
transportasi, adanya konversi minyak tanah dengan LPG, Pendidikan gratis, dan
lain-lain. Peristiwa- peristiwa yang dicontohkan tersebut bukan terjadi secara
alami, atau sebagai peristiwa yang terjadi Karena proses perkembangan yang
normal. Peristiwa-peristiwa tersebut dipengaruhi adanya kebijakan Negara,
karena secara sadar atau tidak sadar, mengerti atau tidak mengerti kebijakan
negaralah yang banyak mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari.
Study tentang kebijakan sangat penting karena dengan
analisis kebijakan kita dapat meminimalisir adanya kesalahan dengan adanya
suatu kebijakann yang dibuat. Karena sebelum kebijakan tersebut
diimplementasikan akan dianalisa terlebih dahulu mengenahi dampak yang akan
ditimbulkan pasca penerapan suatu kebijakan.
Makalah ini akan dibahas tentang konteks sejarah analisis
kebijakan . Pembahasan mengenai sejarah analisis kebijakan akan dibahas mulai
dari awal munculnya analisis kebijakan sampai pada perkembangan analisis
kebijakan.
1.2 Rumusan Masalah
Makalah ini akan membahas beberapa permasalahan yang
berhubungan dengan analisis kebijakan yang ditinjau dari sisi histories antara
lain :
1.
Konsep dasar analisis kebijakan
2.
Sejarah perkembangan dan evolusi analisis kebijakan
1.3 Tujuan
Makalah ini bertujuan untuk :
1.
Mengetahui konsep dasar analisis kebijakan
2.
Mengetahui sejarah perkembangan dan evolusi analisis
kebijakan
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Konsep Dasar Analisis Kebijakan
Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, kebijaksanaan itu
diartikan sebagai pedoman untuk bertindak (Sholihin, 2002). Pedoman itu
bisa jadi sangat sederhana atau komplek, bersifat umum atau khusus, Abstrak
atau nyata. Menurut Carl Frederich, kebijakan adalah suatu
tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau
pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan
tertentu seraya mencari peluang peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan
sasaran yang diinginkan.
Menurut William N Dunn analisis kebijakan
dapat dijelaskan sebagai proses menghasilkan pengetahuan tentang dan dan dalam
proses kebijakan. Analisis kebijakan dapat dimengerti sebagai proses
menghasilkan pengetahuan tentang dan dalam proses kebijakan. Dalam definisi
yang luas ini analisis kebijakan setua peradaban itu sendiri, dan mencakup
berbagai bentuk pengkajian, dari penggunaan mistik atau tenaga gaib sampai ke
ilmu-ilmu moderen.Keuntungan dari rumusan yang umum ini adalah bahwa rumusan
tersebut memungkinkan kita mengkaji variasi makna di masa lalu yang telah
mewarnai proses pembuatan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. Secara
Etimologis, istilah policy (kebijakan) berasal dari bahasa
Yunani, Sansekerta, dan Latin. Akar kata dalam bahasa Yunani dan
Sansekerta polis (negara-kota) dan pur (kota)
dikembangkan dalam bahasa Latin menjadi politia (negara) dan akhirnya
dalam bahasa Inggris Pertengahan Policie, yang berarti menangani
masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan. Asal usul Etimologis
kata policy sama dengan dua kata penting lainnya: police dan politics.Inilah
salah satu alasan mengapa banyak bahasa-bahasa modern, misalnya Jerman dan
Rusia, hanya mempunyai satu kata (politik, politika) untuk dua
pengertian policy danpolitics. Ini juga merupakan salah
satu faktor yang saat ini menimbulkan kebingungan seputar batas disiplin ilmu
politik, administrasi negara, dan ilmu kebijakan, semuanya menaruh perhatian
besar pada studi politik (politics) dan kebijakan (policy).
Menurut Wayne Parson (2205), kebijakan adalah istilah yang
dalam penggunaannya secara umum, dianggap berlaku untuk sesuatu yang ’lebih
besar’ ketimbang keputusan tertentu, tetapi ’lebih kecil’ ketimbang gerakan
sosial. Jadi, kebijakan, dari sudut pandang tingkat analisis, adalah sebuah
konsep yang kurang lebih berada di tengah-tengah. Sebuah kebijakan mungkin saja
merupakan sesuatu yang tidak sengaja, tetapi ia tetap dilaksanakan dalam
implementasi atau praktek administrasi.
Dror (1989) di dalam Wayne (2005) mengatakan bahwa gagasan
’pembuatan kebijakan’ adalah sebagai ’kesadaran memilih’ di antara dua
alternatif untuk mengatur masyarakat. Makna modern dari gagasan
’kebijakan’ (policy) dalam Bahasa Inggris adalah seperangkat aksi
atau rencana yang mengandung tujuan politik – yang berbeda dengan makna ’administration’
(administrasi).
Makna ’kebijakan’ juga harus dipahami dalam konteks yang
berubah-ubah. Pasalnya, sebagaimana konsep ’publik’, makna ’kebijakan’ yang
senantiasa berubah, ini juga menunjukkan kepada kita perubahan-perubahannya
dalam praktik kebijakan. Akan tetapi jika direnungkan secara seksama, perubahan
terminologi itu sebenarnya membawa akibat yang cukup mendasar bagi proses
pendewasaan diri analisis kebijakan itu sendiri. Sebab, perubahan itu ternyata
bukan sekadar pada kemasannya, tetapi juga pada substansinya. (Wahab, 1999:1).
Konkritnya, perubahan substansial itu menyentuh persoalan restrukturisasi
konsep dan dimaksudkan untuk memperjelas karakteristik, serta tujuan dari
analisis yang dilakukan terhadap masalah-masalah kebijakan. Selain itu juga,
dimaksudkan untuk dapat memilah-milah secara sistematik bidang-bidang kajian, serta
profesi yang digeluti para ahli.
Konteks yang berubah-ubah ini dapat kita temukan dalam
beberapa contoh. Yang pertama, dalam karya Shakespeare, kita menjumpai empat
makna ”kebijakan” (policy) yang berbeda, yakni: kehati-hatian,
sebentuk pemerintahan, tugas, dan administrasi serta sebagai
”Machiavellianisme”. Kebijakan mencakup seni ilusi politik dan duplikasi.
Penonjolan, penampakan luar dan tipuan (ilusi) adalah beberapa unsur yang
membentuk kekuasaan (power). Kekuasaan tidak dapat dipertahankan hanya
dengan kekuatan paksa (force).
Contoh yang kedua, kekuasaan memerlukan kebijakan (policy) dalam
pengertian Machiavellianisme, dan policy menunggangi
kesadaran, demikian dikatakan sang penyair dalam Timon of Athens.
Contoh ketiga, policy bermakna sebagai kecerdikan
(craftiness). Kita dapat melihat salah satu ilustrasi yang paling
menarik mengenai penggunaan gagasan policyMachiavellian dalam karya
dramawan besar Marlowe yang hidup sezaman dengan Shakespeare. Dalam drama The
Few of Malta gagasan tentang policy menempati peran sentral;
kata ini muncul berkali-kali dalam teksnya. Misalnya, seorang ksatria
menyebut ’simple policy’ yang kemudian, oleh seorang tokoh
Barabas ditambahkan, ’Ah policy’, itulah profesi mereka. Dan itu
tidak sederhana. Kata policy di sini mengandung dua
makna, sederhana dan perencanaan cerdik (Scheming). Policy di
sini dapat berarti menciptakan atau merekayasa sebuah cerita masuk akal
dalam rangka mengamankan tujuan-tujuan si perekayasa; salah satu makna policy di
sini adalah bertindak, dan seperti yang dikatakan Ithamore, ”maksud mengandung
makna”. Dengan menggunakan policy-nya, Barabas mendapatkan tempat
yang setara dengan Gubernur Malta. Dia mengadu domba bangsa Turki dengan kaum
Kristiani, dan karena itu dia mendapatkan ’keuntungan’ dari policy-nya.
(Wayne Parson, 2005:16).
Francis Bacon, tokoh sezaman Shakespeare, juga
mendefinisikan kebijakan (policy)dari segi kecerdikan rasional.
Tetapi gagasan kebijakan sebagai politik, dan gagasan politik sebagai
kebijakan, nantinya akan diganti oleh gagasan kebijakan sebagai politik yang
menjalankan atau mengimplementasikan kebijakan, sebagai administrasi atau
birokrasi. Dengan berkembangnya industri dan administratifnya di beberapa
negara, maka birokrasi, seperti yang ditunjukkan oleh Weber, menjadi ekspresi
dari komponen nasional dalam negara, yang berfungsi untuk menjalankan kehendak
penguasa politik yang terpilih.
Istilah kebijakan menjadi ekspresi nasionalitas politik
karena birokrasi memperoleh legitimasinya dari klaimnya sebagai badan nonpolitis,
sedangkan politisi mengklaim otoritasnya berdasarkan penerimaan
kebijakan-kebijakan atau ”platform” mereka oleh elektorat.
Mempunyai kebijakan berarti memiliki alasan atau argumen yang mengandung klaim
bahwa pemilik kebijakan memahami persoalan beserta solusinya. Kebijakan
mengemukakan apa yang sedang terjadi dan apa yang seharusnya dilakukan. Sebuah
kebijakan memberikan semacam teori yang mendasari klaim legitimasi.
2.2 Sejarah Perkembangan dan Evolusi Analisis Kebijakan
A. Awal Munculnya Analisis Kebijakan
Analisis kebijakan dapat dilacak ke satu titik evolusi
masyarakat dimana pengetahuan tentang kebijakan dibuat secara sadar sehingga
dapat memungkinkan dilakukannya pengujian secara explisit dan reflektif
terhadap hubungan antara pengetahuan danaksi.Waktu kapan pertama
kali kebijakan dihasilkan tidak dapat diketahui secara tepat. Akan tetapi
dipercaya bahwa perkembangan analisis kebijakan publik berhubungan dengan
pertumbuhan peradaban dari bangsa-bangsa yang memiliki kebebasan laut yang luas.
Contoh dokumen terkuno dari analisis kebijakan publik ditemukan di Mesopotamia
yang berupa pakta-pakta pemerintahan dan politik. Dokumen itu disebut kode
Hammurabi yang ditulis oleh penguasa Babilonia pada abad 18 sebelum masehi,
yang mengexpresikan keinginan untuk membentuk ketertiban publik yang bersatu
dan adil pada masa ketika babilonia mengalami transisi dari negara kecil
menjadi negara wilayah yang luas. Kode Hammurabi memiliki kesamaan dengan hukum
Musa yang mencantumkan persyaratan-persyaratan ekonomi dan sosial untuk suatu
pemukiman urban yang stabil dimana hak dan tanggung jawab didefinisikan menurut
posisi sosial. Kode mencakup proses kriminal, hak milik, perdagangan hubungan
keluarga dan perkawinan,dana kesehatan dan apa yang dikenal sekarang sebagai
akuntabilitas publik.
Sejarah yang tertulis tentang para spesialis menghasilkan
pengetahuan tentang kebijakan dapat ditelusuri sampai abad ke empat sebelum
masehi. Di India,Arthashastra karya Kautilya, satu dari
tuntunan-tuntunan awal tentang pembuatan kebijakan, keahlian bernegara dari
administrasi pemerintahan, mensarikan apa yang telah ditulis sampai ketika itu
(300 SM) mengenai materi yang saat ini disebut Ilmu Ekonomi. Kautilya, yang
mengabdi sebagai penasehat kerajaan Mauyan di India Utara, dapat dibandingkan
dengan Plato (427-327 SM), Aristoteles (384- 322 SM),dan Machiavelli
(1469-1527), kesemuanya secara mendalam terlibat dalam aspek-aspek praktis
pembuatan kebijakan pemerintah selain pekerjaan mereka sebagai pemikir-pemikir
sosial. Plato mengabdi sebagai penasehat dari penguasa di Sisilia, sementara
Aristoteles mengajar Alexander dari Macedonia sejak orang tersebut terakhir
berusia 14 tahun sampai ia naik tahta pada usia 20 tahun. Aristoteles, seperti
para pemikir sosial kontemporer, yang menemukan bahwa politik praktis
menjijikkan, cenderung menerima kedudukan tersebut dengan harapan agar dapat
menggunakan pengetahuan untuk memecahkan masalah publik.
B. Perkembangan pada Abad Pertengahan
Ekspansi dan diferensiasi secara bertahap peradaban kotasepanjang
abad pertengahan berlangsung dengan diikuti oleh strukturokupasi yang
memudahkan pengembangan pengetahuan yang terspesialisasi. Berbagai kelompok
spesialis kebijakan diangkat oleh para pemimpin untuk memberikan saran dan
bantuan teknis terhadap hal-hal yang kurang dikuasai oleh para penguasa
misalnya pengambilan keputusan yang efektif, keuangan, perang dan hukum.
Pertumbuhan ”Politisi Profesional”, memperoleh kedudukan yang berbeda di dunia.
Di Eropa, India, Cina, Jepang dan Mongolia pada abad pertengahan para pendeta
merupakan kelompok yang terpelajar, karena kelompok ini secara teknis sangat
dibutuhkan. Para penulis yang terpelajar, yang pada zaman modern saat ini
adalah penulis pidato presiden adalah juga memiliki pengaruh terhadap pembuatan
kebijakan. Di Inggris para bangsawan rendahan dan para investor diangkat tanpa
kompensasi untuk mengendalikan pemerintahan kota untuk kepentingan meraka
sendiri. Pada akhirnya para ahli hukum ternama juga memiliki pengaruh dalam
pembuatan kebijakan.
C. Zaman Revolusi Industri
Pada zaman kuno dan pertengahan pertumbuhan pengetahuan yang
relevan dengan kebijakan mengikuti evolusi peradaban. Namun ketika terjadi
revolusi industri pertumbuhan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan menjadi
aktivitas yang relatif otonom dengan ciri khasnya sendiri dan dipisahkan dengan
kepentingan politik sehari-hari. Zaman revolusi industri adalah masa dimana
kepercayaan tentang perkembangan manusia melalui ilmu pengetahuan dan teknologi
menjadi lebih dominan di kalangan para pengambil kebijakan dan penasehatnya.
Pada masa ini pembangunan dan pengujian teori-teori ilmiah dan masyarakat
secara bertahap mulai dilihat sebagai satu-satunya cara untuk memecahkan
permasalahan sosial. Pengaruh mistik, klenik, dan sihir sudah mulai ditinggalkan
oleh masyarakat. Mulai pada masa ini muncul pengetahuan yang relevan dengan
kebijakan menurut ukuran empirisme dan metode ilmiah.
D. Perkembangan pada Abad ke-19
Pada abad 19 di eropa mulai munsul generasi baru yang
menghasilkan pengetahuan tentang kebijakan mulai mendasarkan efektivitas mereka
pada dokumen data empiris yang sistematis. Pada masa ini perhatian terhadap
pengumpulan fakta secara sistematis dapat diilustrasikan dengan beberapa cara.
Misalnya dengan pengembangan statistik dan demografi sebagai bidang
spesialisasi. Pada masa itu mulai bermunculan lembaga-lembaga yang
memperhatikan secara khusus pada pengetahuan yang relevan dengan kebijakan.
Lembaga-lembaga tersebut diorganisir oleh para bankir, ilmuwan, industrialis
yang berusaha mengganti cara berfikir lama dalam menghadapi masalah sosial
dengan metode baru yang lebih sistematis.
Pada abad 19, metode untuk menghasilkan pengetahuan yang
relevan dengan kebijakan secara jelas mengalami perubahan dan transformasi yang
besar. Pengetahuan mengenai alam dan masyarakat tidak lagi ditentukan menurut
kesesuaiannya dengan otoritas, ritual dan prinsip-prinsip filsafat, tetapi
dinilai berdasarkan konsistensinya dengan observasi empiris. Tetapi
transformasi ini bukanlah merupakan hasil dari komitmen formal terhadap
norma-norma empirisme dan metode ilmiah sebagai konsekuensi dari pertumbuhan
ketidakpastian yang datang bersama dengan transisi dari peradaban agraris ke
industri.
E. Perkembangan Abad ke-20
Perkembangan ilmu yang mempelajari tentang kebijakan pada
abad ini dapat digambarkan dengan adanya profesionalisasi ilmu politik,
administrasi negara, sosiologi, ekonomi dan disiplin ilmu sosial lainnya yang
terkait. Selama abad 20 para ilmuwan kebijakan bukan lagi kelompok yang
heterogen seperti bankir, industrialis, jurnalis, dan sarjana-sarjana yang
mengendalikan lembaga statistik kuno dan lembaga penelitian kebijakan lainnya.
Fungsi utama dari ilmuwan sosial pada masa ini adalah
mengkaji masalah masalah kebijakan dan merumuskan solusi yang potensial. Adanya
perang dunia II dan masalah penyesuaian kembali pasca perang memberi kesempatan
para ilmuwan sosial untuk menerapkan nilai-nilai yang dianutnya untuk
memecahkan masalah praktis. Menurut Laswell dalam pengantarnya ” ilmu
kebijakan” tidak dibatasi oleh tujuan teoritis ilmu, tetapi juga memiliki
orientasi praktis yang mendasar. Tujuan ilmu kebijakan tidak hanya memberi
sumbangan pada pengambilan keputusan yang efisien tapi juga untuk memberikan
pengetahuan yang dibutuhkan dalam rangka pengembangan pelaksanaan demokrasi.
F. Analisis Kebijakan dalam Masyarakat Pasca Industri
Masyarakat pasca industri adalah sebuah masyarakat dimana
perkembangannya didominasi oleh kelas teknis-profesional yang terdidik.
Masyarakat pasca industri merupakan perpanjangan dari pola-pola pembuatan
kebijakan dan organisasi sosial kemasyarakatan yang memiliki ciri-ciri yang
terkait langsung dengan evolusi sejarah dan kepentingan analisis kebijakan :
1.
Pemusatan ilmu pengetahuan teoritis
2.
Penciptaan teknologi intelektual yang baru
3.
Meluasnya kelas ilmu pengetahuan
4.
Perubahan dari barang ke pelayanan
5.
Instrumentalisasi ilmu
6.
Produksi dan penggunaan informasi
G. Perkembangan Awal Akademik
Menurut Wayne Parson (2005:28-30) pertumbuhan kebijakan
sebagai bidang akademik merupakan implementasi lapangan dari hasil dua
pertemuan yang diselenggarakan oleh American School Research Council. Hal itu
mungkin terjadi pada akhir 1960-an. Pertemuan itu merupakan dua konference
(perundingan) yang menghasilkan dua koleksi kertas kerja (paper) yang diedit oleh
Austin Ranney (Ranney, 1965). Tokoh-tokoh yang memiliki kontribusi berharga
dalam perkembangan ini antara lain Lasswell (1951, 1959, 1970, 1971), Simon
Herbert (1947), David Easton (1965), Lindblom (1968), Almond Powell (1966),
Deutsch (1963), Vickers (1965).
Pada periode 1960-an dua karya awal yang mengekspresikan
sudut pandang yang berbeda mengenai rasionalitas pembuatan kebijakan adalah
Lindblom (1968) dan Dror (1968). Teks-teks lainnya juga dipublikasikan pada
1968 antara lain Bauer dan Gergen (eds) dan Ranney (ed).
Pada periode 1970-an pendekatan kebijakan muncul dalam
bentuk buku-buku ajar(text books). Beberapa buku menjadi teks kunci
untuk memahami berbagai studi kebijakan baru. Diantaranya, Jones (1970), Dye
(1972), Anderson (1975), dan Jenkins (1978) yang menempati posisi istimewa
adalah studi krisis misil Kuba oleh Graham Allison (1971) yang meskipun
merupakan studi kebijakan negara asng, segera diadopsi sebagai teks utama dalam
kuliah-kuliah pembuatan keputusan dalam konteks ”kebijakan publik”. Pada
periode ini juga muncul serial buku yang diterbitkan oleh Policy
Studies Organization. Buku-buku itu bertujuan mempromosikan ”penerapan
ilmu politik pada problem kebijakan yang penting”. Dua diantaranya penting bagi
mahasiswa karena menyediakan survey yang bagus mengenai State of the
Art di pertengahan 1970-an. (Nagel (ed), 1975a dan b). Pada
pertengahan 1970-an ini juga terbit teks-teks studi perbandingan kebijakan
publik, dan ang paling menonjol adalah Heldenmeir (et.al., 1975) dan Hayward
dan Watson (1975). Pada 1979 muncul sumbangan penting, yaitu karya Wildavsky,
yaitu Speaking The Truth,buku ini terbit di luar Amerika dengan
judul The Art and Craft of Policy Analysis (Wildavsky, 1980).
Periode 1980-an adalah dekade dimana buku-buku ajar pendekatan
kebijakan berkembang dengan pesat. Buku-buku tersebut terlalu banyak untuk
disebutkan, tetapi diantara buku-buku itu, yang paling banyak digunakan adalah
buku dari Burch dan Wood (1983); Peters (1982), dan Richardson dan Jordan (1979
/ 1985). Periode 1970-an dan 1980-an menjadi saksi munculnya lembaga-lembaga
pemikiran dan riset dimana mereka mulai menggunakan pedekatan interdisipliner
untuk mengkaji kebijakan. Insentif kajian akademik masih lebih banyak
berhubungan dengan agenda masing-masing disiplin ketimbang pada pada ”agenda
kebijakan”. Di lain pihak, ”lembaga-lembaga pemikiran” (think-tanks)
telah menyediakan pendekatan yang berfokus pada problem dan kebijakan yang
sangat kondusif bagi pembaharuan ”orientasi kebijakan” yang pertama kali
dikemukakan oleh Lasswell.
Salah satu ciri utama dari bidang kebijakan publik pada
periode 1980-an dan 1990-an adalah penyebarannya ke negara-negara bagian
Amerika Serikat. Bahkan ada sejumlah pemikiran yang paling inovatif dan
pendekatan baru muncul di benua Eropa. Ini adalah perkembangan yang
penting,sebab sebahagian besar sejarah bidang ini cenderung di dominasi oleh
gagasan dan materi dari Amerika Serikat.
BAB III
PENUTUP
3.1 Simpulan
Dari pembahasan di atas dapat
disimpulkan bahwa :
1.
Kebijakan (Policy) adalah suatu tindakan yang
mengarah pada tujuan yang diinginkan oleh seseorang, institusi, pemerintah
dalam suatu daerah yang berhubungan dengan kendala tertentu serta untuk mencari
peluang dalam memcapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan Analisis kebijakan
adalah suatu proses sebelum mengeluarkan suatu kebijakan dengan memperhatikan
dampak apabila kebijakan tersebut dilaksanakan. Dari sejarahnya tujuan analisis
kebijakan adalah untuk menyediakan informasi-informasi yang dapat digunakan
untuk memikirkan kemungkinan pemecahan masalah-masalah kebijakan bagi para
pengambil kebijakan.
2.
Analisa kebijakan pada awalnya dilakukan ketika politik
praktis harus dilengkapi dengan pengetahuan agar dapat memecahkan maslah
publik. Awal munculnya di India pada tahun 300 SM yang kemudian berkembang pada
masa revolusi industri dan dikembangkan kembangkan pada abad 20 an kemudian
hingga dikembangkan sebagai bidang akademik pada akhir tahun 1960-an.
DAFTAR PUSTAKA
AG.Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta:
Pustaka Pelajar.
Budi
Winarno. 2007. Kebijakan Publik: Teori
dan Proses. Yogyakarta: Media Pressindo.
Dr.
Syafaruddin, M.Pd, 2008. Efektifitas
Kebijakan Pendidikan, Jakarta : PT. Rineka Cipta.
Edi
Suharto, Ph.D, 2010, Analisa Kebijakan
Publik panduan praktis mengkaji masalah dan kebijakan public,
Bandung:Alfabeta.