Wait

Makalah Manajemen Politik di Indonesia

BAB I
PENDAHULUAN
1.1     Latar Belakang
Dewasa ini Partai Politik di Indonesia semakin marak di kalangan masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa sistim politik di Indonesia telah berkembang dengan pesat. Dalam sejarah Indonesia, perkembangan sistim politik mengalamai pasang surut.
Suatu sistim politik tersebut merupakan wadah insan politik dan melakukan partisipasi, politik telah berjalan lama sejak berdirinya RI, bahkan organisasi ini telah ada sebelum merdeka, sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa politik merupakan organisasi yang tidak sehat, oleh karena itu diharapkan melalui karya tulis ini kita dapat mengetahui secara jelas tentang sistim politik di Indonesia.
1.2     Rumusan Masalah
Untuk mengetahui tujuan pembahasan tentang sistim politik di Indonesia, maka sebagai perumusan dalam penyusunan adalah :
1.     Apa yang dimaksud dengan sistim politik ?
2.     Apakah tujuan dari sistim politik ?
3.     Apakah unsur-unsur sistim politik ?
1.3     Tujuan Pembahasan
Suatu kegiatan akan lebih bermanfaat jika dalam pembahasan ini mempunyai tujuan antara lain :
1.     Untuk mengetahui apakah yang dinamakan dengan sistim politik.
2.     Untuk memperluas pengetahuan tentang sistim politik, baik tujuan, pelaksanaan dan unsur dalam politik.
3.     Pandangan positif terhadap sistim politik sehingga kelak dapat berpartisipasi di dalamnya.
1.4     Penegasan Istilah Judul
Dalam menyusun makalah ini, saya memberi judul “Sistim Politik di Indonesia” dan sebelumnya penyusun akan menguraikan satu persatu istilah judul tersebut sebagai berikut :
-         Sistim adalah suatu kesatuan yang mengandung unsur-unsur saling terikat dan terorganisir dengan utuh.
-         Politik adalah kata yang berstatus dengan wilayahnya untuk kelestarian dan perkembangannya.
1.5     Sistematika pembahasan
Sistematika ini terdiri atas :
BAB I    PENDAHULUAN
1.1     Latar Belakang     
1.2     Rumusan Masalah 
1.3     Tujuan Permasalahan        
1.4     Penegasan Istilah Judul    
1.5     Sistematika Pembahasan   
BAB II   SISTEM POLITIK DI INDONESIA
2.1     Definisi Sistim Politik       
2.2     Struktur     
a.      Suprastruktur   
b.     Infrastruktur    
2.3     Sistim Politik di Dunia     
2.4     Dinamika Politik Indonesia
2.5     Perilaku Politik Yang Sesuai Dengan Aturan       
BAB III PENUTUP
3.1     Kesimpulan           
3.2     Saran-saran           


BAB II
SISTIM POLITIK INDONESIA
2.1     Definisi Sistim Politik
Secara umum kegiatan politik menyangkut tujuan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa sistim politik merupakan kegiatan dalam berwarganegara untuk melaksanakan tujuan tersebut. “David Easton” berpendapat bahwa sistim politik sebagai interaksi yang diabstraksikan dari seluruh tingkah laku sosial sehingga nilah tersebut diabaikan secara otoritas kepada masyarakat. Konsep pokok politik adalah :
1.     Negara (State)
2.     Kekuasaan (Power)
3.     Pengambilan Keputusan
4.     Kebijakan
5.     Pembagian
Politik juga dapat diartikan sebagai interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan.
2.2     Struktur
Menurut “Imanuel Kart” struktur politik merupakan keadaan dan hubungan dari suatu organisasi yang membentuk tujuan yang samsa secara keseluruhan.
a.     Suprastruktur
Adalah budaya politik yang ditunjukkan dengan dinamika politik di Pemerintah, contoh : Lembaga Negara. Suprastruktur diatur dalam UUD 1945. Suprastruktur politik pemerntahan antara lain :
v MPR
v Anggota Dewan
v Presiden
v BPK
v MA
v DPR dan Presiden (Menjalangkan Legislative Power)
Fungsi Suprastruktur Out put
v Pengambilan keputusan oleh lembaga legislatif dan eksekutif
v Pelaksanaan keputusan oleh lembaga eksekutif dan aparat birokrasi
v Pengawasan pelaksanaan oleh badan Yudikatif
b.     Infrastruktur
Adalah budaya politik tingkat bawah suatu komponen yang berkapasitas berhak mempengaruhi dan mengelompokkan warga. Komponen infrastruktur dikelompokkan sebagai berikut :
a.      Partai Politik (Political Party)
b.     Kelompok Kepentingan (Interest Group)
c.      Kelompok Penekan (Presure Group)
d.     Political Communication Media
e.      Tokoh Politik
2.3     Sistim Politik Indonesia
Menurut “Almond n Powell” dapat dikategorikan menjadi 3         yaitu :
1.     Sistim primitf yang intermittent
2.     Sistem tradisional dan modern
Menurut “Alfian” sistim tradisional dikelompokkan menjadi 4 yaitu :
a.      Menjunjung otoritas
b.     Anarki
c.      Demokrasi
d.     Demokrasi dalam transisi
Beberapa sistim politik pada negara berkembang antara          lain :
a.      Otokrasi tradisional yaitu :
v  Kebaikan bersama
v  Identitas bersama
v  Hubungan kekuasaan 
b.     Totaliter
Yaitu menggunakan cara paksa dalam berpolitik. Totaliter dapat dibedakan menjadi 2 yaitu politik komunis dan fasis.
Menurut Carl J. Freidriech dan Zbiegniew B adalah ciri diktator moder memiliki :
-         Ideologi resmi
-         Pengawasan pemerintah
-         Monopoli media di kontrol oleh penguasa dan partai
-         Pengendalian terpusat melalui birokrasi
-         Kotrol yang ketat terhadap militer
3.     Sistem Demokrasi
Adalah sistim yang memelihara keseimbangan antara konflik dan konsensus. Hanya mentalis konflik yang tidak menghancurkan mekanisme.
4.     Sistim din Negara Berkembang
Politik ini menerapkan trial dan erras yang mencari sistim yang sesuai dalam sistim ini perlu adanya hubungan yang bersifat kasual dan organis.
2.4     Dinamika Politik Indonesia
Dalam tinjauan teoritis banyak terdapat pengertian politik. Menurut “Hoogowerf” adalah usaha manusia tidak hanya menyesuaikan diri secara pasif terhadap perubahan-perubahan dalam lingkungannya, melainkan dengan cara aktif memberi kontrol serta mengarahkan kebijakan kepada rakyat.
Politik merupakan suatu proses untuk menentukan dan melaksanakan tujuan hidup bersama.
Dinamika politik Indonesia adalah perjuangan insan politk yang subtansinya secara embrional. Dinamika politik Indonesia sejak merdeka hingga sekarangan ditinjau dari perkembangan bisa dibedakan menjadi beberapa fase yakni :
1.     Fase perang kemerdekaan (1945 – 1949)
2.     Fase RIS (1949)
3.     Fase UUDS (1950 – 1959)
4.     Fase demokrasi politik (1959 – 1965)
5.     Fase orde baru (1966 – 1998)
6.     Fase reformasi
Bila suatu negara menginginkan pemerintahan demokratis harus mengupayakan SDM terlebih dahulu agar mampu menjadi pengontrol negara.
2.5     Perilaku Politik Yang Sesuai Aturan
Perilaku politik adalah perilaku seseorang dalam kaitan dengan kekuasaan. Pada dasarnya ada 5 alasan yaitu :
1.     Ingin mendapat materi
2.     Untuk mengejar prestise
3.     Ikut-ikutan teman
4.     Tuntutan universal
5.     Sesuai dengan aturan yang berlaku
Perilaku politik pada dasarnya bersifat individual, hal ini dapat dilihat dari sifat geraknya sebagai berikut :
a.      Perilaku Politik Radikal
Radikal adalah aliran politik yang menginginkan perubahan dalam masyarakat secara drastis untuk mendapat tujuan yang diinginkan. Ciri radikal adalah lebih mementingkan emosi dari pada rasional agar tujuan yang diinginkan terwujud.
b.     Perilaku Politik Liberal
Perilaku ini lebih mengutamakan kebebasan dalam memperjuangkan kepentingannya, tapi tertumpu pada aturan yang berlaku dan selalu menghormati HAM.
c.      Moderat
Moderat adalah perilaku sebisa mungkin mengakomodasi semua kepentingan dan selalu menghindari sikap ekstrim / kelompok tengah dan kelompok ini mempertahankan prinsip dengan cara akomodatif dan persuatif.
d.     Perilaku Politik Status Qou
Merupakan perilaku untuk mempertahankan agar kekuasaan yang dimiliki tidak lepas.
e.      Perilaku Politik Reaksioner
Yaitu perilaku politik yang selalu meletakkan diri pada posisi kontes dengan aksi massa walaupun tidak dilakukan dengan kekerasan.
f.      Perilaku Politik Konservatif
Adalah sikap politik yang menginginkan tradisi lama yang stabil dan selalu menghindari perubahan secara radikal.


BAB III
PENUTUP
3.1     Kesimpulan
Dari makalah di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :
1.     Pemikiran yang jernih tentang sistim politik dan menanggapi aspirasi yang disuarakan rakyat.
2.     Dapat mengerti dan mengetahui tentang perilaku politik yang sesuai dengan aturan yang berlaku.
3.     Kita dapat mengetahui beberapa sistim politik.
3.2     Saran-saran
Mungkin dari kesimpulan di atas dapat dipetik salah satu yang paling penting adalah perlunya manusia Indonesia agar mempunyai pengetahuan yang luas dalam bidang tertentu seperti bidang kewarganegaraan yang harus berfikir profesional. Karena dalam bidang inilah yang harus diperhatikan lebih.
Untuk itu penulis mekalah ini jauh dari kesempurnaan dan demi kemajuan karya tulis ini saya mengharap kritik dan saran. Apabila ada kesalahan dalam penulisan bahasa, penyusunan atau makalah ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Akhir kata dari kami mengharap semoga makalah ini berguna bagi para pembaca pada umumnya. Amien . . . . . . . . .


DAFTAR PUSTAKA
Sudarso, H. 2003. Dinamika Politik Indonesia. Yogyakarta : Mata Bangsa Edisi   1 Juli 2003.
Syachrir. 1999. Struktur Sistim Politik. Jakarta : Airlangga.


Share This Article


0 Response to "Makalah Manajemen Politik di Indonesia"

Post a Comment