Wait

makalah Terjadinya Konflik antara TNI dan Polri


Terjadinya Konflik antara TNI dan Polri

BAB I
PENDAHULUAN

A.    LATARBELAKANG
Dalam diskusi terbatas di Global Future Institute (GFI), Jakarta pimpinan Hendrajit, diperoleh pointers bahwa konflik internal di suatu negara sesungguhnya cuma TEMA dari sebuah SKEMA yang hendak ditancapkan oleh sang Pemilik Hajatan. Artinya apapun bentuk dan warna, baik itu konflik vertikal maupun horizontal, hanya susulan daripada isu-isu yang sebelumnya ditebar (tersebar) dipublik. Selanjutnya apakah sukses atau tidak, berhasil atau gagal dari sebuah tema berubah menjadi skema, sangat tergantung daripada segenap komponen bangsa menyikapi. Sedang pada diskusi terbatas di forum KENARI (Kepentingan Nasional RI) pimpinan Dirgo D Purbo, pakar perminyakan, tampaknya lebih “keras” menyikapi konflik-konflik yang sekarang marak terjadi. Conflict is protection oil flow and blockade somebody else oil flow. Ya, konflik diletuskan hanya sebagai alih perhatian guna memblokade kepentingan orang lain dan bahkan melindungi skema aliran minyak agar tidak digugat siapapun, sebab bangsa tersebut disibukkan oleh isu dan tema-tema yang dibuat. Benang merah pointers diskusi di atas terlihat sama, yaitu konflik cuma sekedar tema belaka!
B.     RUMUSAN MASALAH
1.      Mengetahui Terjadinya Konflik TNI dan Polri
2.      Penyebab utama terjadinya Konflik tersebut
3.      Mencari permasalahan











BAB II
PEMBAHASAN

A.    Kerangka Teori

a.       Menurut Berstein, konflik merupakan suatu pertentangan, perbedaan yang tidak dapat dicegah yang mempunyai potensi yang memberi pengaruh positif dan negatif.
b.      Dr. Robert M.Z Lawang, konflik adalah perjuangan untuk memperoleh nilai, status, kekuasaan, di mana tujuan dari mereka yang berkonflik, tidak hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menundukkan saingannya.
c.       Menurut Soerjono Soekanto, konflik adalah suatu proses sosial di mana orang perorangan atau kelompok manusia berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancamandan atau kekerasan.

Lewis a. Coser : adalah perselisihan mengenai nilai nilai atau tuntutan tuntutanberkenaan dengan status, kuasa dan sumber sumber kekayaan yang persediaannya terbatas.

Leopod Von Wiese :suatu proses sosial dimana orang perorangan atau kelompok manusia berusaha untuk memenuhi apa yang menjadi tujuannya dengan jalan menentang pihak lain disertai dengan ancaman dan kekerasan.

R.J. Rummel :konfrontasi kekuasaan atau kekuatan sosial.

Duane Ruth-hefelbower :adalah kondisi yang terjadi ketika dua pihak atau lebih menganggap ada perbedaan posisi yang tidak selaras, tidak cukup sumber dan tindakan salahsatu pihak menghalangi, atau mencampuri atau dalam beberapa hal membuat tujuan pihak lain kurang berhasil. [1]











BAB III
PEMBAHASAN

A.     ANALISIS MALASAH

1.      Konflik Tni Polri

Konflik antara TNI dan Polri dalam kasus pembakaran Mapolres Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, kemarin, diduga disebabkan kesenjangan kewenangan. Terutama dalam penanganan kasus tewasnya anggota TNI oleh Polri, akhir Januari lalu.

"Tak sepantasnya konflik ini terjadi antar dua institusi negara. Kejadian ini harus segera diselesaikan oleh pihak-pihak terkait agar hal serupa tak terulang kembali," ungkap Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon kepada wartawan, Jumat (8/3/2013).

Fadli berpendapat, solusi ke depan adalah memastikan agar proses hukum yang ada berjalan baik dan hukum ditegakkan. Pihak-pihak yang bersalah, mendapat sanksi yang sepadan.

"Kejadian bentrok TNI-Polri sudah berulang kali, perlu dikaji akar masalah. Termasuk UU yang menaungi kedua institusi. Kesenjangan kewenangan adalah salah satu yang perlu dievaluasi," tegasnya.

Selain itu, komunikasi yang intens antar anggota TNI-Polri harus dibangun lebih serius, serta memperkuat komunikasi dua arah mulai dari pimpinan tertinggi hingga level bawah.

Menurut Fadli, kejadian ini merupakan evaluasi terhadap regulasi yang ada, yakni UU No. 2/2002 tentang Polri, UU No. 34/2004 tentang TNI, dan UU No. 3/2002 tentang Pertahanan Negara.

Namun, aturan pelaksanaan dari regulasi tersebut belum diselesaikan. Inpres Kamtibmas No. 2/2013 juga masih belum bisa menjawab gap atau jarak regulasi. "Sehingga, hal ini menjadi sumber konflik dan presiden harus segera membuat aturan-aturan pelaksanaan yang memadai," pungkasnya.

Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono menyatakan bahwa kesejahteraan prajurit kini sudah lebih baik. Oleh karena itu, menurutnya bentrokan yang terjadi di Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, harus ditelusuri apa penyebab sesungguhnya untuk mencegah bentrokan serupa terulang kembali di kemudian hari.

"Saat ini pun TNI kesejahteraannya sudah baik, tetapi ada hal lain yang harus dipelajari yang mungkin nanti kita akan cari terus mengarah ke pembinaan lapangan," ujar Agus di Bandara Halim Perdana Kusumah, Jakarta, Sabtu 9 Maret 2013.

Dalam pandangannya, penyerangan terhadap Mapolres Ogan Komering ulu oleh puluhan anggota Batalyon Armed 15/ 105 TNI Tarik Martapura dilatarbelakangi kekecewaan atas penanganan kasus Pratu Heru Oktavinus, anggota Batalyon 15/105, yang tewas ditembak mati oleh anggota Polisi Lalu Lintas Polres OKU Brigadir Wijaya saat terlibat perkelahian di Desa Sukajadi, OKU, pada 27 Januari 2013.

"Mereka datang karena emosi, ketidakpuasan, sehingga melakukan perusakan," kata Agus.

Oleh karena itu, menurut Agus, masalah yang sebenarnya pada kasus ini harus diketahui dengan baik dan mendapat penanganan serius.

"Selama kita masih memahami setiap manusia punya masalah, tinggal bagaimana kita harus mengelola masalah sehingga tidak terjadi kerusakan," kata Agus.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mencermati kasus bentrokan di Ogan Komering Ulu, Sumarera Selatan, kemudian mengisntruksikan tim investigasi agar bersikap tegas terhadap pelaku pelanggaran dari kedua belah pihak.

"Baik TNI  maupun Polri, pasti yang melakukan pelangaran akan ditendak tegas. Instruksi presiden adalah laksanakan penegakan hukum sebaik-baiknya dan secepatnya, dalam arti yang salah harus ditindak sesuai peraturan yang berlaku," kata Agus.

Presiden Indonesia ke-3, Baharuddin Jusuf Habibie, menilai bentrok antara tentara dan polisi di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatra Selatan, bukan cerminan dari institusi.

"Itu bukan soal polisi dan ABRI (TNI-Red). Itu perorangan," kata Habibie usai memberikan ceramah dalam Sarasehan Pembangunan Nasional, Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan di Gedung Bappenas, Jakarta, Jumat (8/3).

Di tempat lain, Habibie memberikan pendapat, untuk menyiasati masalah tersebut polisi harusnya ditempatkan di bawah Kementerian Dalam Negeri. "Sudah saya bilang tadi (dalam ceramah sarasehan-Red) harusnya polisi di bawah Mendagri," ujar Habibie.

Ketika ditanya apakah hal itu berarti Polri tidak bertanggung jawab kepada presiden, Habibie mengamini. "Ya," tegasnya.

Bentrokan antara polisi dan tentara di Ogan, pecah sore kemarin. Dua polisi kritis. Mereka: Kapolsek Martapura OKU Timur, Komisaris Polisi Riduan; dan anggota Polres OKU, Ajun Inspektur Polisi Satu Marbawi Aidil. Keduanya kini dirawat di Rumah Sakit Bhayangkara, Palembang.

2.      Akar Permasalahan Yang Terjadi antara TNI dan Polri
Serbuan dan pembakaran Mapolres Ogan Komering Ulu oleh anggota Batalyon Armed 15, pekan lalu, menambah daftar penjang kisah bentrok TNI-Polri. Tadinya, banyak orang mengira konflik terbuka tentara-polisi adalah bagian dari proses transisi demokrasi pasca-Orde Baru, sehingga setelah demokrasi mulai tertata, politik berjalan normal, konflik itu akan lenyap.

Memang sistem politik demokratis masih mencari bentuk, tapi stabilitas politik sebetulnya mantab sepanjang 10 tahun terakhir. Kecuali di beberapa daerah konflik, keamanan semakin terkendali. Namun toh konflik terbuka TNI-Polri tetap terjadi. Memasuki tahun ke 15 masa reformasi, konflik terus berlanjut, seakan sudah menjadi penyakit akut.

Bentrok terbuka tentara-polisi, terlihat jelas pertama kali terjadi di Sampit, Kalimantan Tengah. Alih-alih meredakan konflik etnis yang meluas di sana pada awal 2001, pasukan TNI dan anggota Polri justru saling baku tembak. Hal serupa juga kerap terjadi di wilayah konflik lainnya seperti Ambon dan Poso.

Rupanya, bukan ketegangan dan salah koordinasi yang menjadi pemicu bentrok tentara-polisi. Buktinya, di wilayah damai mereka juga berperang. Saling serang antara Brimob dan Yonif Lintas Udara 100 meletus di Binjai Sumut, sepanjang tiga hari pada akhir September 2002. Lalu terulang lagi di Atambua dan Gorontalo.

Menurut catatan KontraS, sepanjang 2005-2012, telah terjadi 26 kali bentrok pasukan TNI vs anggota Polri, yang menewaskan 11 orang dan 47 luka-luka. Korban material juga tak sedikit, mulai dari amunisi yang terbuang percuma, senjata hilang, motor dan mobil rusak, hingga pos dan markas terbakar.

Mengapa sejak diterapkannya kebijakan pemisahan Polri dari TNI lewat Tap MPR No VI/MPR/2000 dan Tap MPR No VII/MPR/2000, sering terjadi konflik terbuka pasukan TNI vs anggota Polri?

Pimpinan TNI dan Polri selalu menunjuk faktor ketidaksiapan mental personal sebagai sebab terjadinya bentrok. Ketidaksiapan mental antara lain dilatari oleh semangat berlebihan dalam membela kawan, juga karena sifat-sifat superior personal tentara yang kini berani dihadapi oleh polisi.

Sementara para aktivis LSM, cenderung menunjuk faktor ekonomi sebagai sebab bentrokan. Dalam hal ini, konflik terbuka antara kedua kelompok bersenjata itu lebih dimotivasi oleh rebutan lahan bisnis ilegal, seperti judi, prostitusi dan penebangan kayu ilegal.

Penjelasan psikologis jelas tidak memuaskan, karena jika itu benar, tentu konflik antara TNI-Polri juga terjadi pada masa sebelumnya. Demikian juga, menunjuk rebutan lahan bisnis ilegal juga tidak bisa menjelaskan fenomena konflik yang beruntun sejak diterapkannya kebijakan pemisahan Polri dari TNI. Keduanya baru bicara soal pemicu konflik.

Padahal konflik terbuka (yang ditandai dengan kekerasan fisik, seperti pemukulan, penyiksaan dan pembunuhan berserta pemicunya) hanyalah fenomena permukaan. Di balik berbagai peristiwa konflik terbuka tersebut pasti terdapat masalah-masalah yang sifatnya substantif yang melatarbelakangi dan mendorong terjadinya peristiwa-peristiwa kekerasan antarpasukan tersebut.

Saatnya para peneliti militer dan kepolisian, mendalami dan memahami masalah ini, lalu memetakan secara cermat, sehingga ditemukan jalan keluar yang komprehensif untuk mengatasinya. Bagaimanapun bentrok antaraparat negara bukan saja memalukan, tetapi juga merugikan rakyat banyak. Rakyat bayar pajak untuk menggaji mereka, bukan untuk adu kekuatan sesama, tetapi bela negara dan melindungi rakyat.[2]

3.      Penyelesaian Masalah
Peristiwa bentrokan antara anggota TNI dan Polri, bukan yang pertama kalinya terjadi. Menurut data Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), sejak 2005 hingga 2012 telah terjadi 26 kali bentrok TNI-Polri. Banyak yang berpendapat Konflik TNI dan Polri karena faktor ketimpangan dan kesenjangan.
Selain itu, perilaku korup juga menjadi penyebab gesekan di antara dua lembaga negara ini, seperti dalam kasus korupsi simultor. Konflik TNI-Polri sangat memprihatinkan. Peristiwa itu juga membuat kekhawatiran di masyarakat. Sebab, karena kedua aparat negara ini memiliki otoritas untuk menggunakan senjata api modern yang mematikan. Konflik di antara mereka dapat mengancam keamanan dan pertahanan negara. Padahal mereka seharusnya merupakan garda terdepan penjaga keamanan dan pertahanan negara.
Permasalahan tersebut membutuhkan kajian yang komprehensif dan kebijakan yang konkrit. Hal itu agar peristiwa itu tidak meluas dan tidak terluang kembali. persoalan utama konflik TNI-Polri, karena tak pernah diketahui secara tepat akar konflik itu sendiri. Analisis yang selama ini beredar lebih banyak dugaan, tanpa dasar penelitian akademik yang objektif.
Dugaan dan prasangka itu seperti perebutan rezeki, psikologi polisi yang tidak dibayangi tentara, dan tentara yang mudah tersinggung. Sudah waktunya menyelesaikan permasalahan dengan data objektif, karena tidak ada jaminan besok tidak terjadi lagi.[3]
a.      Konflik TNI versus Polri: Skema Pelemahan NKRI dari Sisi Internal

Dalam diskusi terbatas di Global Future Institute (GFI), Jakarta pimpinan Hendrajit, diperoleh pointers bahwa konflik internal di suatu negara sesungguhnya cuma TEMA dari sebuah SKEMA yang hendak ditancapkan oleh sang Pemilik Hajatan. Artinya apapun bentuk dan warna, baik itu konflik vertikal maupun horizontal, hanya susulan daripada isu-isu yang sebelumnya ditebar (tersebar) dipublik. Selanjutnya apakah sukses atau tidak, berhasil atau gagal dari sebuah tema berubah menjadi skema, sangat tergantung daripada segenap komponen bangsa menyikapi. Sedang pada diskusi terbatas di forum KENARI (Kepentingan Nasional RI) pimpinan Dirgo D Purbo, pakar perminyakan, tampaknya lebih “keras” menyikapi konflik-konflik yang sekarang marak terjadi. Conflict is protection oil flow and blockade somebody else oil flow. Ya, konflik diletuskan hanya sebagai alih perhatian guna memblokade kepentingan orang lain dan bahkan melindungi skema aliran minyak agar tidak digugat siapapun, sebab bangsa tersebut disibukkan oleh isu dan tema-tema yang dibuat. Benang merah pointers diskusi di atas terlihat sama, yaitu konflik cuma sekedar tema belaka!
Dokumen GFI mengisyaratkan, bahwa model kolonialisme yang dikembangkan kini ialah asimetris (non militer). Lazimnya pola asimetris, diawali dengan tebaran isu ke tengah-tengah masyarakat, kemudian dimunculkan tema gerakan dan berujung pada skema. Ya, skema merupakan ruh atau inti tujuan kolonialisasi.
Contohnya ialah Arab Spring atau “Musim Semi Arab”. Dari perspektif politik global, ternyata ia hanya “tema gerakan” melalui kekuatan massa setelah opini publik terbentuk via isu-isu (korupsi, kemiskinan, pimpinan tirani dll) yang digencarkan oleh media, facebook, twitter dan lain-lain. Sedangkan “skema” yang diusung oleh kepentingan Barat di Jalur Sutra (Timur Tengah, Afrika Utara dll) adalah penggusuran rezim, atau istilahnya tata ulang kekuasaan. Inilah pola kolonialisme dari model asimetris asing yang mulai terendus.
Tatkala “Save KPK” di Indonesia kemarin marak, memang sempat dinilai sebagai TEMA gerakan sebab indikasinya sama dengan pola Arab Spring. Misalnya isu yang ditebar soal korupsi (bukankah korupsi di Indonesia diciptakan melalui sistem?), ada isu pemimpin atau institusi tirani, sangat berperannya media, jejaring sosial dan lainnya. Kemudian bila membandingkan aktor atau pemrakarsa gerakan massa antara Arab Spring di Jalur Sutra dengan Save KPK ternyata sama pula, yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menginduk kepada lembaga donatur internasional atau memiliki link up ke LSM asing. Secara tersirat, sejatinya TEMA model asimetris ala KPK hampir sukses di Bumi Pertiwi. Namun syukurlah tema tersebut gagal melaju ke tahap berikut. Entah kenapa. Karena ketiadaan dana, kurang dukungan, atau keburu ketahuan?
Contoh lain masalah rumor flu burung. GFI melihat rumor tersebut cuma sekedar isue semata, karena tema yang akan diangkat ialah daging mahal atau daging langka, maka skema yang menjadi tujuan pokok adalah impor daging mutlak harus dilestarikan baik kualitas maupun kuantitasnya di Indonesia. Jelas sudah, bahwa skema kolonialis yang tengah disiapkan via isu flu burung adalah “jerat impor” bagi bangsa ini. Demikian pula untuk bidang pangan lainnya seperti beras, ikan, singkong, kedelai, gula, garam, bawang-bawangan, dll sehingga republik ini “dibuat” seperti tidak memiliki kedaulatan sama sekali atas pangan, padahal secara fisik semuanya ada, nyata dan bahkan berlimpah.
Teringat statement Henry Kissinger (1970), “Control oil and you control the nations, control food and you control the people” (Kontrolah minyak kamu akan mengontrol negara, kontrol pangan maka anda mengendalikan rakyat). Sekali lagi, retorika menggelitik pun timbul: “Apakah bangsa ini tidak sedang dilumpuhkan kedaulatan pangannya melalui skema jerat impor oleh asing?”. Retorika ini tidak butuh jawaban agar artikel ini bisa diteruskan. Tetapi yang lebih mengerikan lagi ialah isyarat Vandana Shiva, bahwa bila kolonialisasi lama hanya merampas tanah, sedangkan kolonialisasi baru merampas seluruh kehidupan!
Merujuk judul dan uraian di atas, mencermati konflik antara TNI versus Polri di Ogan Komering Ulu (OKU) dari perspektif politik global, sesungguhnya kasus tersebut hanyalah tema belaka. Lalu apa kelanjutan skema? Hasil diskusi GFI merekomendasi bahwa konflik antar aparat di OKU diprakirakan merupakan skema pelemahan bangsa via pencerai-beraian elemen dan pecah belah dari sisi internal. Ini yang mutlak diwaspadai bersama oleh segenap tumpah darah Indonesia dimanapun berada dan berkiprah.
Tak dapat dipungkiri, TNI-Polri adalah organ-organ perekat bangsa. Bahkan di antara berbagai elemen-elemen bangsa lain, keduanya masih solid hingga kini, sebab keduanya merupakan anak kandung revolusi (kemerdekaan) dulu. Tak bisa tidak, TNI-Polri itu benteng terakhir dari sebuah sistem kedaulatan bangsa. Apabila retak kedua institusi niscaya bakal pecahlah bangsa dan negara. Ini harus disadari bersama oleh segenap komponen bangsa!
Jujur harus diakui, dinamika politik menjelang 2014 kendati terlihat glamour namun tidak bermakna apa-apa bagi kesejahteraan rakyat, apalagi untuk Kepentingan Nasional RI. Segenap elit dan partai politik dibuat sibuk, asyik dan porak-poranda oleh korupsi; organisasi massa dibentur-benturkan melalui pragmatisme; para pemuda dan mahasiswa diracuni narkoba serta disusupi dogma-dogma impor atas nama kebebasan dan demokrasi di tataran hilir, dll. Tampaknya media massa terutama media mainstream memiliki kontribusi luar biasa atas “keretakan” yang tengah terjadi pada bangsa ini, karena media massa cuma sekedar memberitakan secara gegap gempita tentang isu-isu, tema, kemudian ke isu lagi, lalu ke tema lagi, demikian seterusnya cuma mengejar gegap rating tanpa solusi jelas.
Mengakhiri handout singkat lagi sederhana ini, kiranya segera dihentikan dampak dan polemik yang merambah kemana-mana justru semakin menjauh dari Kepentingan Nasional RI. Padamkan solidaritas sempit dan jangan kembangkan ego sektoral yang kontra produktif, agar tema yang sudah tergelar di OKU tidak melaju ke tahap skema gerakan asing, yakni pelemahan NKRI dari sisi internal melalui konflik antar TNI versus Polri.[4]




[1] http://dhaniasashari.blogspot.com/
[2] http://www.merdeka.com/khas/mencari-akar-masalah-konflik-tentara-polisi-kolom-selasa.html
[3] http://myzone.okezone.com/content/read/2013/03/28/9880/
[4] http://catatanmap.wordpress.com/2013/03/11/konflik-tni-versus-polri-skema-pelemahan-nkri-dari-sisi-internal/

Share This Article


1 Response to "makalah Terjadinya Konflik antara TNI dan Polri"

  1. hingga saat ini masih terjadi di Batam. Saat ini dua aparat bukan melawan dengan musuh tetapi sesama aparat dan warga sipil. mungkin sudah trend kali ya ?

    ReplyDelete